Kuningan (Humas Majalengka) Tahun 2023, Kantor Kementerian Agama Kab. Majalengka kemas rapat kerja dengan konsep santai tapi serius. Pemilihan lokasi raker di aula terbuka tepat dipinggir kolam membawa suasana raker semakin rileks dan santai, namun tidak mengurangi maknanya. Rapat Kerja yang digabung dengan tiga Kemenag Kab./Kota lainnya dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Ajam Mustajam, Selasa (7/3/2023).

Pada kesempatan tersebut Ajam Mustajam menyampaikan banyak hal penting terkait isu-isu dan program strategis Kementerian Agama. Menurutnya paling tida ada empat hal yang harus digaris bawahi saat ini.

Pertama, Kakanwil meminta ASN Kementerian Agama untuk mengambil inisiatif dalam bekerja, bawahan tidak selalu harus menunggu perintah atasan. Menurutnya, seorang ASN harus bisa memberikan ide, gagasan, dan inovasi serta masukan yang baik untuk kemajuan organisasi. Tidak usah takut untuk berinovasi, jika inovasi tersebut bermanfaat dan diikuti pimpinan maka itu adalah sebuah prestasi. Namun jika ide atau gagasan belum digunakan maka tidak usah membuat kecil hati, tidak usah prustasi atau tersingung. Karena jika sikapnya demikian, menurut Kakanwil hanya akan menutup dan memutuskan rezeki di masa depan.

Kedua, Kakanwil meminta ASN Kemenag untuk kompak satu barisan dalam mengawal program prioritas dan outlook Kementerian Agama Tahun 2023. Penguatan moderasi beragama, Pemberantasan isu radikalisme, isu SARA, narasi intoleran, ujaran kebencian, sertifikasi halal merupakan beberapa isu dan program yang harus mendapatkan perhatian serius. Pada kesempatan tersebut Kakanwil mendorong Kepala Kemenag agar menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tahun toleransi 2023. Selain itu Kepala Kemenag juga harus sigap menepis isu-isu yang berkembang di masyarakat terutama isu-isu radikalisme, kekerasan, politisasi agama dan hal lainnya yang bisa memecah kerukunan umat.

Ketiga, ASN Kemenag harus menjaga netralitas dan tidak terjerumus politik praktis. Karena menurut Kakanwil, terjun kedunia politik praktis merupakan pelanggaran terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Oleh karena itu sikap keberpihakan apalagi ikut kampanye harus dihindari oleh seorang ASN. "Jangan terjerumus ke politik praktis, karena itu bukan ranahnya ASN", tegas Kakanwil.

Justru, seorang ASN lanjut Kakanwil harus mampu menjaga dan menciptakan kondusifitas terutama jelang tahun 2024 yang notabene jadi tahun politik, pasalnya ada perhelatan Pileg, Pilpres dan Pilkada Serentak.

Keempat, ASN harus menunjukan jati dirinya kepada masyarakat. Menurut Kakanwil ASN harus berpenampilan rapih, bersih, gagah dan menarik. Ia menegaskan bahwa selama bekerja atau bertugas atribut ASN itu harus melekat, jangan sampai lepas. Karena menurut Ajam, tampilan itu akan membawa wibawa, karena masyarakat akan melihat casing terlebih dahulu.

"Jati diri ASN itu minimal di dada kiri Korpri, didada kanan papan nama", ungkapnya.