Majalengka (Humas). "Berbicara tentang kesadaran nasional tidak hanya berbicara tentang masa lalu bagaimana pahlawan berjuang melawan penjajah, tapi juga kesadaran nasional berbicara tentang instrospeksi diri kita sebagai bagian dari warga negara untuk memberikan konstrubusi terbaik bagi bangsa ini, khususnya kita sebagai ASN yang tentu saja idealnya memiliki keteladanan jika dibandingkan dengan unsur-unsur masyarakat yang lain."

Demikian hal tersebut disampaikan Kasubag TU Dr. H. Heru Hoerudin, M.Ag. Rabu (17/1/2024) di saat memimpin Apel Kesadaran Nasional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

Pada kesempatan tersebut Heru mengingatkan bahwa pada tgl 14 Februari 2024 adalah hari pemilu nasional. Oleh karena itu, Heru berpesan tentang hal-hal yang dapat dilakukan terkait pemilihan umum tersebut.

"Pertama, memilih adalah hak kita bukan kewajiban. Kalaupun demikian tentunya kita sebagai warga negara memiliki tanggungjawab  yang diharapkan untuk bisa menyalurkan aspirasi kita. Kita prihatin beberapa pemilu yang lalu masih saja terdapat angka yg cukup signifikan ketika kita berbicara tentang partisipasi masyarakat. Jadi kalau kita tidak sakit tidak ada kepentingan mendesak ya wajiblah kita datang ke TPS." Kata Heru.

"Yang kedua." Lanjut Heru, "Kita mendorong pemerintah terkait dengan partisipasi masyarakat ini sesuai tupoksi kita. Misal kita membawahi madrasah, masih banyak pemilih pemula yg belum memiliki KTP. Nah itu silahkan didorong agar pemilih pemula yang sudah berusia  17 tahun untuk dibuatkan KTP nya. Hal itu adalah bagian dari partisipasi kita dalam menyukseskan pemilu." Ujarnya.

Selain itu, Heru menambahkan bahwa sebagai warga negara yang baik tentunya bisa juga dengan memberikan fasilitas pemerintah untuk keperluan pemilihan umum.

"Contoh Madrasah dan KUA ketika diminta untuk menjadi TPS, itu secara administratif silakan saja. Tidak jadi soal, hal itu justru menjadi bagian dukungan kita terhadap penyelenggaraan pemilu." Imbuhnya.

Selanjutnya yang ketiga, Heru menjelaskan bahwa jangan ada keraguan apabila diantara ASN ada yang dilibatkan dalam kepanitian penyelenggaraan pemilu tapi yang bersifat Adhock.

"Bapak dan ibu misalnya ada yang menjadi PPS, KPPPS, Panwas, boleh dan itu tidak ada larangan terkecuali memang bagi mereka yang sifatnya tidak adhock, permanen seperti KPU, Bawaslu nah itu ada aturan tersendiri. Tapi kalau adhock itu silakan jadi jangan ragu selama yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas. Tapi kalau yang bersangkutan meninggalkan tugas ya secara kepegawaian tidak dibenarkan. Tapi apabila memiliki waktu jadi penyelenggara pemilu tapi disisi lain juga sebagai aparat Kementerian Agama, silakan dalam rangka membantu terkait penyelenggaraan pemilu." Jelas Heru panjang lebar.

"Mungkin hal itu memaknai hari kesadaran nasional pada bulan ini adalah bagaimana kita dituntut untuk bisa menyalurkan hak kita dalam memilih dan silahkan pilih menurut hati nurani kita yang terbaik. Baik untuk Presiden, anggota DPD Jabar, DPR RI, DPRD Jawa Barat, dan DPRD Kabupaten Majalengka." Ajak Heru.