Majalengka (Humas Kab. Majalengka)

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang tahun 2024 akan menghadapi ujian berat. Jika tidak hati-hati, ASN bakal banyak terjebak dan terjerumus kedalam politik praktis. Hal itu diingatkan Kepala Kantor Kemenag Majalengka, Dr. H. Agus Sutisna, M.Pd saat memberikan sambutan pada pelantikan Kaur TU MAN 3 Majalengka, Kamis (16/3/2023).

Kepala Kantor Agus Sutisna menginformasikan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Menurut Agus, SKB tersebut diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.

Dijelaskan Agus, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Agus menekankan, ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat.

"Untuk lebih jelasnya, silahkan pelajari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, disitu banyak larangan yang harus dihindari PNS, diantaranya larangan berkampanye" terang Agus.

Kepala Kantor mengatakan, dengan adanya SKB tersebut diharapkan akan terbangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN. Hadirnya SKB netralitas juga akan mempermudah ASN dalam memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai.

“Kita sudah tahu aturannya, ASN tidak boleh berpolitik praktis. Karena ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan,” ujar Agus.

"Ketika situasi politik bisa saja memanas, ASN harus tetap netral, konsisten pada kedudukannya, profesional dan tidak memihak kepada siapapun", pungkasnya.

Kontributor: Taupik Hidayat